Contoh Barbagai macam Vandel, silahkan klik disini
Contoh Berbagai macam Gordon Wisuda klik disini
Contoh Bendera dan Umbul-umbul klik disini
Contoh ID Card tebal seperti ATM klik disini
Google Map Murni print klik disini
Pembayaran Pesanan dan DP bisa via BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga dan Mandiri
-------------------
Cara Menambah Penghasilan dari Blog Gratis-tis klik disini
Lihat TV lokal
Beli Pulsa Elektrik online klik disini
Solusi Transaksi online / Bayar dengan uang elektrik klik disini
Peluang Bisnis Oriflame klik disini

Permisi Agan..... Ada Info penting

Ini Blog Pribadi yang Berisi Artikel-artikel penting (bagi saya), Baik Tulisan saya sendiri maupun dari berbagai Sumber, Semoga Manfaat Juga Untuk teman-teman yang membutuhkan

15 Mei 2012

Mengenal Tupoksi RT dan RW


Kutipan Isi Permendagri No 5/2007

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai pasal-pasal yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, berikut bocorannya untuk Anda baca dan simak.


BAB I : KETENTUAN UMUN
Pasal 1
ayat (1)
Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat
ayat (3)
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
Pasal 1
ayat (9) 
Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
Pasal 1
Ayat (10)
Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah
BAB IV : JENIS
Pasal 7
Jenis Lembaga Kemasyarakatan  terdiri dari ;
  1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)
  2. Lembaga Adat
  3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
  4.  Rukun Tetangga/Rukun Warga
  5.  Karang Taruna
  6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
Pasal 14 
RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (4) mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Pasal 15 
RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14  mempunyai fungsi :
  1. Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya;
  2. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan Hidup Antar Warga;
  3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
BAB V : KEPENGURUSAN
Pasal 19 
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
  1. Warga Negara Indonesia
  2. Penduduk Setempat
  3. Mempunyai Kemauan, Kemampuan dan Kepedulian; dan
  4. Dipilih Secara Musyawarah dan Mufakat
Pasal 20
Ayat (1)
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Terdiri Dari;
  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara; dan
  4. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
Ayat (2) 
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik
Ayat (4) 
Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
BAB VI : HUBUNGAN KERJA
Pasal (22)
Ayat (1)
Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;
Ayat (2) 
Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan Bersifat Koordinatif dan Konsultatif
Ayat (3) 
Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat Kemitraan
BAB VIII : PEMBINAAN
Pasal 23
Ayat (1)
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Wajib Membina Lembaga Kemasyarakatan
Ayat (2)
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat Wajib Membina dan Mengawasi Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 24
Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi;
  1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan
  2. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan
  3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
  4. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan; dan
  5. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan
BAB VII : PENDANAAN
Pasal 29 
Pendanaan Lembaga Kemasyarakat Kelurahan Bersumber dari ;
  1. Swadaya Masyarakat
  2. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
  3. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. Bantuan Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.
sumber : klik di sini

Video HAB ke-64

Powered by TripAdvisor